Analisis Kritik, Saya Kader HMI Menolak Omnibus law

Oleh: Adam Alfian

Penulis terkaget, ketika membaca opini dari portal website www.lpmprogress.com yang berjudul “Sesat Berpikir Kanda HmI dalam Menyikapi Omnibus Law” (lengkapnya; www.lpmprogress.com/post/sesat-berpikir-kanda-hmi-dalam-menyikapi-omnibus-law). Bahkan ketika membacanya, penulis masih bertanya pada diri sendiri; pijakan teoritis apa yang dianggap tepat untuk menanggapi isi wacana dari opini tersebut (mendukung omnibus law) atau harus membawa ke arah paradigma seperti apa ketika menanggapi opini tersebut secara komprehensif.

Disisi lain, penulis bukan bermaksud untuk “genit” dan reaksioner, semisal; menguliti satu persatu uraian dari opini tersebut atau membuat counter discource sebagai pembelaan bagi HmI atau mencari panggung politik dari kompleksitas situasi ini, sungguh itu akan terlihat sangat “konyol”, dan perlu ditegaskan bukan itu tujuan dan maksud tulisan ini. Penulis hanya berusaha merespon se-jernih mungkin, bahwa; pertama, masih ada Kader-Kader HmI yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (termasuk penulis), dan kedua, bagaimana kita menanggapi sikap para pendukung Omnibus Law. Terutama bagi kader-kader HmI atau calon kader HmI.

Pertama, penulis menggunakan pretensi normatif untuk melihat dualitas dalam diskursus ini; menolak atau mendukung Omnibus Law. Mengapa normatif, hemat penulis bahwa energi yang besar harus dikeluarkan untuk agenda yang besar (semisal; membongkar dalih kapital satu persatu dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, membongkar ketidakadilan dalam relasi kerja dan kuasa bagi para buruh yang termuat dalam Omnibus Law). Kedua, pre-posisi apa yang terdapat dalam masing-masing dualitas ini, yaitu dihadapkan dengan isu yang sama “Omnibus Law”.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bersikap adalah suatu kebebasan, tentu saja tanpa harus dicekoki. Bagi mahasiswa, premis kebebasan sebagai Hak yang melekat telah muncul pada semester awal perkuliahan, demokratisasi kampus, biasanya menjadi diskursus yang mendorong narasi besar tentang kebebasan berpendapat. Namun, yang harus dipahami bagi sebagian besar mahasiswa (yang ikut berorganisasi intra ataupun ekstra) sadar atau tidak sadar; jarang sekali atau bahkan tidak ada latensi yang merawat kebebasan pikiran semasa menggeluti dunia organisasi mahasiswa, akal kritis cenderung direpresi oleh diri sendiri (baca: malas membaca). Sehingga jarang sekali ada reaksi yang cukup otentik dan kuat—keluar dari nalar mahasiswa, sisi lain agenda merawat latensi pemikiran dan kebebasan hanya menjadi ajang “bagi-bagi panggung” ke senior-senior organ intra dan ekstra kampus, atau lebih konyol lagi hanya menjadi ajang berebut kader.

Dampak hal semacam itu, salah satunya ketika menentukan sikap terhadap Ruu Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga melulu dipertemukan melalui “arogansi” antar organ mahasiswa (baik di tingkat kampus atau nasional). Dampak lainnya adalah isi dan substansi dari sikap penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja cenderung hilang, lebih halus dapat dikatakan menjadi tidak fokus. Lalu bagaimana pandangan ideal menyoal pertemuan dualitas gagasan (mendukung dan menolak) ini ? Apapun model dan bentuk gagasannya mesti dibaca dan dipelajari serta tendensi seperti apa yang muncul. Pada titik inilah ilmu pengetahuan harus bergerak untuk menakar kualitas suatu gagasan beserta konsepnya, semisal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pertautan itulah yang seharusnya (ideal-nya) terjadi, bukan pertautan antar organ, seakan memblokade perspektif karena berbeda prefensi politik, sungguh reaksioner dan konyol.

Selanjutnya, menyoal preposisi atas sikap bagi penolak dan pendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Penggambaran sikap juga tidak dapat digali begitu saja netralitasnya atau bahasa sederhananya tidak sekedar siapakah dibalik seseorang yang menolak RUU ini. Penolakan RUU ini-pun memiliki perspektif yang beragam, karenanya penulis mencoba menjabarkan secara singkat preposisi penulis dalam sikap menolak RUU ini. Penulis meletakan perspektif ekonomi-politik (ekopol) untuk membangun kesadaran penulis dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, persepktifi ini—salah satunya dapat digunakan untuk menganalisis secara kritis isi dan tujuan dari suatu rancangan program dan produk-produk kebijakan Negara (Undang-Undang, Pembangunan, dan sebagainya), disisi lain juga tidak harus muncul dari negara, perspektif lain pun dapat diuji begitupun sebaliknya.

Untuk menjabarkan preposisi penulis dalam menolak RUU ini, penulis meminjam pandangan Jamie S. Davidson (2019) melalui salah satu karya analisisnya mengenai ekonomi politik di Indonesia yang berjudul “Menaja Jalanan; Ekonomi Politik Pembangunan Insfrastruktur Indonesia”. Doktor Ilmu Politik dari University of Washington, Amerika Serikat ini mencoba menjabarkan persoalan sekaligus kegagapan-kegagapan yang menyelimuti Pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, Davidson berfokus pada pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Menurut Davidson, dalam salah satu bab bukunya, ia menajabarkan narasi investasi dalam pembangunan infrastruktur, singkatnya; pembangunan-investasi-produk hukum saling berkelit kelindan. Pada dimensi produk hukum, menurut Davidson adalah sebagai mekanisme kunci sebab-akibat yang menghubungkan undang-undang dengan penerapannya atau ketiadaan penerapannya, lebih jauh ia mengatakan “…, kepentingan dan kekuasaan pribadi yang bersifat sempit juga bisa menjalar di dalam regulasi-regulasi yang dibuat” (hal. 35), karena menurutnya produk hukum yang dibuat (terutama untuk infrastruktur dan investasi) mengandung aturan terperinci tentang kegiatan-kegiatan kunci perekomian. Menurut penulis, inilah salah satu cara untuk melihat titik temu keberpihakan suatu produk hukum.

Dalam kasus lain, investasi turut menjadi persoalan yang melingkupi mekanismenya, diawali dengan cara-cara menarik investor dan berkembang menjadi memudahkan masuknya investasi dan menjalankan investasi. Di Negara berkembang, keberadaan investasi cenderung diakui sebagai penanda kemajuan ekonomi, dan sebaliknya ketiadaan atau kualitasnya yang buruk menjadi penghambat pertumbuhan dan upaya pengentasan kemiskinan. Bagi rezim-rezim penghamba investasi di negara-negara berkembang anggapan itu dapat dikatakan benar, permasalahan yang berpangkal pada pembiayaan dalam menjalankan negara, sehingga negara mencari sektor swasta untuk menanamkan modal dalam rangka peningkatan modal yang tidak dapat dipenuhi oleh negara. Acuan paradigma ini, memunculkan mekanisme negara dalam menjalankannya. Dalam kasus RRU Omnibus Law Cipta Kerja, mekanisme yang cukup halus dijalankan bukan lagi dengan tendensi “menarik” investor tetapi sudah melaju pada tahap “memanjakan” investor dengan buruh upah murah dan izin lingkungan yang semakin dipangkas untuk membuka sektor industrial yang bedampak pada penggusuran lahan atas nama pembangunan.

Belum lagi jika melihat konflik industrial-perburuhan dan agraria di Indonesia, tentu kita juga masih ingat PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Outsourcing, revisi UU Ketenagakerjaan, dan baru-baru ini pula tentang kenaikan iuran BPJS (namun telah batal), hal ini menunjukan permasalahan yang semakin kompleks tentang bagaimana rakyat tergusur dari lahan produktifnya sendiri, dan buruh yang dicecar oleh ketakutan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, tunjangan dan kompetisi persaingan kerja yang ketat. Inilah yang disebut Davidson sebagai produk hukum yang dibuat dengan spirit hukum, namun praktiknya justru dapat melanggar hukum.

Kemudian, bagi pendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, tentu memiliki perspektif yang beragam pula dalam menentukan preposisi mereka, penulis tidak mau mengandai-andai dalam melihat kecenderungan tersebut. Penulis mengambil contoh bunyi narasi yang ditawarkan dalam diskusi-diskusi para pendukung, salah satunya, yaitu Sebagai Jalan Menuju Indonesia Maju**, mungkin saja, jika kata “Indonesia Maju” dimaknai oleh para pendukung pertumbuhan ekonomi dengan membuka keran investasi yang sebesar-besarnya. Tidak salah pula, karena ini merupakan preposisi menuju argumen yang akan muncul nantinya. Pada akhirnya penulis menempatkan terminologi kebebasan berpendapat sebagai hak setiap manusia, justru argumen yang kritis harus menghargai setiap perspektif, menghargai dalam derajat ilmu pengetahuan.

Penyadaran melalui kritik- otokritik dalam tubuh gerakan rakyat dan mahasiswa menjadi penting kala menghadapi diskursus semacam ini, umumnya dualitas pasti terjadi dalam satu isu yang sama, sebab manusia bukan psikis tunggal apalagi pemikirannya. Tidak sekedar hitam-putih, seringkali amat kompleks, karena pemikiran selain konsistensinya yang diuji, juga bunyi narasi dan argumennya. Bagi para penolak RUU ini, tentu saja kita mesti terus-menerus menguatkan antitesis sebagai counter discourse terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

penulis mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan LPM Progress yang mana telah memantik penulis sebagai kader HmI untuk menyampaikan pandangan ini sebagai kritik-otokritik, khususnya bagi penulis yang masih bodoh dalam ruang dialektika pemikiran. Dan penulis turut mengecam keras tindakan pemukulan dan penganiayaan yang menimpa salah satu anggota dari LPM Progress pasca klarifikasi opini yang telah disebut di atas, serta menuntut pihak Kepolisian di wilayah hukum terkait untuk mengusut tuntas kasus pemukulan dan penganiayaan ini.

*Penulis adalah Mahasiswa Universitas Pamulang dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Pamulang Cabang Ciputat.

**Sebagai Jalan Menuju Indonesia Maju ini penulis ketahui dari tema diskusi kawan-kawan HmI Komisariat Fakultas Teknik Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FTMIPA) UNINDRA PGRI. Lengkapnya tema diskusi tersebut berjudul; Mendukung dan Mendesak DPR RI Segera Mengesahkan Omnibus Law Sebagai Jalan Menuju Indonesia Maju.

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *