DPR Persilahkan Masyarakat Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Wakil ketua DPR-RI Aziz Syamsudin
Wakil ketua DPR-RI Aziz Syamsudin

Wikinews.id|Jakarta – Setelah disahkanya Undang-undang (UU) Cipta Kerja dalam rapat Paripurna DPR RI kemarin, banyak kalangan aktivis yang protes, termasuk kaum buruh.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa apabila ada hal yang kurang tepat dari UU Cipta Kerja, maka pihaknya mempersilahkan publik mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Substansi-substansinya kan bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi kalau memang ada hal-hal yang memang kurang tepat. Pokoknya prinsipnya kita akan akomodir,” kata Azis di U Stay Mangga Besar, Jln. Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Barat, Selasa (6/10/2020).

Azis juga mengatakan, akan mengakomodasi masukan-masukan prihal UU Cipta Kerja, namun ada mekanisme dan aturan yang harus diikuti.

“Mudah-mudahan ini bisa diakomodir lah nanti hal-hal itu kan ada mekanisme dan aturan-aturannya,” ujar Azis.

Sebelumnya diketahui, bahwa Omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja telah resmi disahkan dalam rapat paripurna di gedung Senayan Jakarta Senin (5/10).

Dalam rapat paripurna tersebut, turut hadir beberapa Menteri diantaranya Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Buntut dari pengesahan Omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, mulai dari hari ini sampai tanggal 8 Oktober kedepan, beberapa Serikat Buruh menyatakan akan mogok nasional. (Am)

Share :

One thought on “DPR Persilahkan Masyarakat Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *