Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Sahkan RUU PKS!

Oleh: Nur’aeni
Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kab. Cirebon

Ditengah pandemi ini, media sosial sempat digemparkan oleh pemberitaan terkait keputusan Komisi VIII DPR-RI yang mencabut Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Proglenas) prioritas tahun 2020.

Hal ini tentu saja mengundang rasa kekesalan dan kekecewaan bagi para aktivis dan elemen masyarakat penggiat yang concern pada isu kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Ditambah lagi, ada ungkapan dari wakil ketua komisi VIII, Marwan Dasopang yang menyatakan bahwa pembahasan RUU PKS menurutnya agak sulit. Sejak periode sebelumnya pembahasan RUU PKS ini pun masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual, sehingga masih menuai perdebatan yang tak kunjung selesai. (Sumber : Kompas.com, 30/06/20).

Merujuk pada draft RUU PKS yang ada, publik perlu mengetahui bahwasanya di dalam RUU PKS tersebut memiliki tujuan-tujuan yang sangat berpihak dan ramah terhadap korban. Diantaranya, untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, menjamin terlaksananya kewajiban negara dan peran serta tanggung jawab keluarga, masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

Selain itu, di dalam RUU PKS ini terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang harus diketahui oleh masyarakat. Diantaranya, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Jika dikaji isi yang terkandung di dalamnya, RUU PKS ini benar-benar sangat dibutuhkan sebagai payung hukum untuk lebih melindungi para perempuan korban kekerasan seksual dari mulai penanganan hingga pemulihan korban melalui koordinasi yang melibatkan banyak elemen dan lembaga terkait secara sistematis.

DPR sebagai dewan perwakilan rakyat sudah seharusnya tidak lagi menutup mata soal realitas yang terjadi di lapangan bahwasanya sudah banyak korban yang tidak mendapatkan penanganan baik diranah hukum, sehingga banyak kasus yang terhenti begitu saja tanpa ada kepastian hukum bagi pelaku dan justru menambah trauma pada si korban itu sendiri.

Data jumlah kekerasan seksual menurut catatan tahunan (catahu) 2020 oleh Komnas Perempuan telah meningkat sebanyak 792 % (hampir 800%) dalam kurun waktu 12 tahun dari tahun 2008-2019. Artinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia cenderung meningkat hingga 8 kali lipat.
Adapun dari data tersebut, jika dilihat total jumlah perempuan korban kekerasan seksual pada 3 tahun terakhir, peningkatannya terlihat sangat signifikan. Pada tahun 2017 berjumlah 348.446, lalu ditahun 2018 meningkat diangka 406.178, dan ditahun 2019 meningkat lagi hingga diangka 431.471.

Hal itu pun masih belum terdata secara keseluruhan, karena kekerasan seksual yang menimpa perempuan itu seperti fenomena gunung es, yang bisa diartikan dalam situasi yang sebenarnya kondisi perempuan Indonesia bisa lebih mengalami kehidupan yang tidak aman bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Dengan disajikan data yang sangat mengerikan seperti ini, apakah masih harus dibiarkan terjadi begitu saja sampai membentuk budaya yang tidak memanusiakan kemanusiaan perempuan? Tentu saja harus terus diperjuangkann RUU PKS untuk segera disahkan, bukan malah dibiarkan ditarik dari Proglenas 2020.

Para penggiat yang concern di isu kekerasan seksual di Indonesia sangat berharap agar negara mampu memberikan komitmen politik yang tepat dan bertanggung jawab atas kondisi negeri yang sudah dinyatakan sebagai darurat kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan.

Jika RUU PKS saat ini sudah dialihkan ke Baleg (Badan Legislatif) semoga ada harapan baik yang bisa dihasilkan demi terwujudnya negara yang bebas dari kekerasan seksual.

Sahkan RUU PKS!!!
Jangan ditunda-tunda lagi.
Perempuan butuh ruang aman yang terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *