Ini Alasan Kaum Buruh Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Demo tolak RUU cipta kerja
Demo tolak RUU cipta kerja

Wikinews.id|Jakarta- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menberikan penjelasan terkait alasan mengapa para buruh ngotot menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Ada beberapa poin penting yang dianggap akan merugikan kaum pekerja.

“Paling utama adalah mengenai masalah upah. Masalah upah itu akan menghapus upah minimum kabupaten dan sektoral kabupaten. UMSK (upah minimum sektoral kabupaten/kota) itu dibagi-bagi ada yang manufaktur, otomatis dan lainnya. Kan pasti berbeda dong upah antar sektoral. Nah di Omnibus Law itu dihapus,” tuturnya pada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Andi juga menyoroti soal besaran upah dan mekanisme pengupahan yang dianggapnga merugikan kaum buruh.

“Kalau di bawah 40 jam dibayarnya per jam. Nanti pengusaha mencari akal. Bisa saja dikasih kerja 4 hari saja, akhirnya dibayarnya per jam kan. Jadi tidak pas lah untuk buruh,” terangnya.

Kemudian, dalam Omnibus Law Cipta Kerja juga tidak mengatur sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak memberikan hak para pekerja. Menurutnya hal itu justru akan membuat semakin banyak perusahaan yang tidak memberikan hak pekerjanya.

“Ketiga soal pesangon, dalam UU nomor 13 tahun 2003 diatur ketentuan pesangon penggantian masa kerja. Ini pesangon dihilangkan dalam draf itu,” tambahnya

Kemudian, menurut Andi, Omnibus Law Ciota Kerja ini juga memperbolehkan perusahaan mempekerjakan outsourcing dan pekerja kontrak tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan. Poin itu menurutnya bisa merugikan seluruh kaum pekerja, bukan hanya kalangan buruh.

“Ini bukan hanya menimpa buruh, ini juga bisa merugikan kalangan menengah. Jadi kita berjuang bukan hanya untuk buruh. Artinya dalam Omnibus Law pengusaha boleh mempekerjakan karyawan kontrak dan tidak punya tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan juga sangat minim sekali,” terangnya menutup pernyataan.

Para buruh juga menyoroti tidak diaturnya jam kerja dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu buruh juga menolak diperbolehkannya tenaga kerja asing (TKA) tanpa batasan bidang pekerjaan. Mereka meminta Omnibus Law Cipta Kerja pada kluster Ketenagakerjaan dibahas ulang dari nol.

Sebenarnya, tuntutan-tuntutan kaum buruh tersebut sudah di sampaikan pada presiden Jokowi saat perwakilan buruh diundang llke istana pada Selasa (6/10/2020).

Share :

One thought on “Ini Alasan Kaum Buruh Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *