Jelang Pilkada, Anggaran Covid-19 di Lockdown

Jupri Nugroho, ST
Jupri Nugroho, ST

Keterbukaan informasi dibuat sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja yang dilakukan Pemerintah khususnya dalam kondisi bencana nonalam seperi sekarang ini. Sehingga adanya peran masyarakat dalam memantau setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan bencana.

Partisipasi masyarakat dalam memantau setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa bencana bertujuan agar tidak terjadinya potensi kecurangan. Sebab anggaran untuk penanganan COVID-19 yang digelontorkan oleh pemerintah sangat besar. Hal ini dapat memicu terjadinya potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Disisi lain pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi bencana harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf e UU 24/2007. Selain itu, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) pun dinyatakan bahwa “Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.”

Sebagai bentuk partisipasi sebagai masyarakat TRUTH atas dukungan ICW melakukan pemantauan terkait JPS/Bansos, Alkes dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan dalam penangganan Covid-19, pantauan kami sangat sedikit sekali yang dipublikasi baik melalui website resmi maupun LPSE dan SIRUP LKPP padahal anggaran penangganan Covid-19 Tangsel sebesar Rp. 151,8 Miliyar

Jika Kota Tangerang sampai bulan agustus 2020 mempublikasikan 10 pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, hal sebaliknya kami temukan di LPSE Kota Tangerang Selatan, pertama bahwa hasil penelusuran kami tidak ada pengadaan barang dan jasa yang kami temukan dengan mengunakan keyword Covid-19 di LPSE Kota Tangerang Selatan, maupun di Website resmi penangganan Covid-19, kami juga melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan mengunakan keyword darurat hanya rencana 1 pengadaan barang.

kedua dalam https:lawancovid19.tangerangselatankota.go.id/ pada kolom publikasi penerimaan bantuan penangganan Covid-19 baik dari Kementrian,Lembaga dan CSR Swasta tidak dipublikasinya rincian distribusi bantuan hanya mencantumkan penerima. Padahal baru pada Bulan November 2019 mendapatkan peringkat satu terkait keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Banten.

Ketiga mengenai data Bansos setidaknya ada 5 data yang dipublikasi melalu website resmi kami menemukan banyaknya data ganda yang terlihat dari NIK yang sama, apakah ini salah input atau disengaja menurut kami bahwa ini kesalahan yang cukup fatal, ketika kami konfirmasi ke Dinas Sosial hasil analisa kami namun tidak ada tanggapan cendrung acuh ketika mendapatkan masukan dari masyarakat, tentu bukan contoh yg baik sebagai pejabat publik.

Jika kota yang di cap paling terbuka justru tidak mempublikasi informasi dan tidak menerima masukan lalu bagaimana masyarakat dapat berperan aktif, selanjutnya untuk apa hasil pemeringkatan Komisi Informasi Banten tersebut, bagaimana masyarakat dapat berparitipasi jika akses informasi ditutup.

Pada akhirnya Kota Tangerang Selatan yang mendapat pemeringkatan Nomor 1 oleh komisi informasi banten secara jelas tidak berjalan lurus dengan fakta dilapangan, apa lagi terkait penangganan covid-19 seolah ada yang ingin ditutupi dari masyarakat padahal seharusnya masyarakat diberi akses seluas-luasnya.

Tentu ini menjadi koreksi kepada Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie menjelang berkahirnya masa jabatan, dapat membawa kota ini naik kelas dalam hal keterbukaan bukan justru stagnan.

Jupry Nugroho, ST
(Wakil Koordinator TRUTH)

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *