Pejabat Bebas Aturan

Oleh: Ahmad Priatna

Maraknya penegakan aturan PSBB di Kota Tangerang Selatan memberikan sinyal positif terhadap penghambatan penyebaran virus covid-19, tetapi sangat di sayangkan aturan PSBB tersebut hanya berlaku bagi masyarakat dan tidak berlaku untuk pejabat termasuk penegak aturan itu sendiri.

Viralnya foto wakil walikota Tangsel Benyamin Davnie karena kedapatan melakukan kerumunan tanpa adanya protokol kesehatan sesuai ketentuan PSBB memberikan gambaran tentang bobroknya penegakan aturan di Kota tangsel. Kondisi tersebut di perparah dengan hadirnya Kepala bidang penegakan perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sapta Mulyana yang seolah-olah abai dan membiarkan kejadian itu, malah terlibat melakukan foto selfie bersama.

Kami menduga bahwa Kepala bidang penegakan perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sapta Mulyana memang bersekongkol dan terlibat dalam kerumunan yang terjadi, sehingga sampai hari ini tidak ada sanksi apapun yang diberikan kepada pejabat yang melanggar aturan PSBB.

Kami mempertanyakan sikap Sapta mulyana selaku Kepala bidang penegakan perundang-undangan Satpol PP Tangsel yg seolah tebang pilih dengan yang terjadi pada razia PSBB di kamar Hotel di Jalan Otista, Ciputat, Tangerang Selatan Selatan beberapa jam lalu. Beliau begitu sigap dan tegas dalam melaksanakan ketertiban dan aturan PSBB seperti pejabat yang menjunjung tinggi aturan sementara disisi lain justru sebagai terduga pelanggar aturan, ini semacam dagelan yang dipertontonkan pejabat bermoral rendah.

Kami selaku masyarakat hanya ingin memastikan bahwa aturan berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Tidak ada yg kebal terhadap aturan dan mendapatkan perlakuan istimewa. “Jangan sampai muncul anggapan bahwa aturan hanya berlaku bagi masyarakat tetapi tidak berlaku untuk pejabat bahkan penegak aturan itu sendiri.” Sungguh sangat ironi dan mengiris hati di tengah kondisi pandemi ini.

Untuk itu kami mendesak agar Kepala satpol PP Tangsel Mursina untuk memanggil dan menyelidiki Kepala bidang penegakan perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sapta Mulyana karena kami menduga ada Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest) terkait hadirnya dalam acara kerumunan tersebut.

Kemudian kami mendesak agar Kepala bidang penegakan perundang-undangan Satpol PP Tangsel Sapta Mulyana untuk mundur jikapun tidak seharusnya memberikan sanksi kepada Wakil Walikota Tangsel karena telah terbukti melanggar protokol kesehatan bersama pejabat lain yang diduga melanggar aturan PSBB.

Ahmad Priatna
Wakil Koordinator TRUTH

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *