PILKADA dan COVID-19

Oleh : Aco Ardiansyah A.P.

Pilkada Serentak yang akan diikuti oleh Kota Tangerang Selatan yang tadinya akan dilaksanakan pada September 2020 ini akhirnya resmi dinyatakan diundur setelah melalui rapat komisi II DPR RI dengan seluruh mitra yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dikarenakan adanya Pandemic Covid-19 ini. Dua hal ini sekalipun sesuatu yang berbeda, namun berakibat satu sama lain.

Mari kita lihat pada konteks pilkada terlebih dahulu, hari ini, Kota Tangerang Selatan cukup menarik banyak perhatian, pasalnya, pada pilkada kali ini Walikota yang menjabat saat ini, Airin Rachmi Diany sudah tidak bisa lagi mencalonkan karena sudah melalui dua periode jabatan. Sehingga banyak figur dan tokoh yang bermunculan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Walikota Airin ini. Selain itu, Kota Tangerang Selatan juga adalah salah satu Kota yang berdampingan langsung dengan DKI Jakarta, dimana terletak sebelah selatan Jakarta, sehingga semakin membuat kota ini menjadi menarik untuk diperebutkan. Disisi lain Kota ini memiliki APBD yang cukup besar, hampir mencapai 4 Triliun untuk 7 kecamatan dan 54 kelurahan sementara sekitar 70 hingga 80 persen daerahnya sudah menjadi daerah “outo pilot” yang tidak membutuhkan sentuhan pembangunan pemerintah, artinya daerah tersebut adalah daerah yang sudah jauh berkembang dimana pengelolaannya dibawah naungan sektor swasta.

Inilah salah satu sebab mengapa banyak tokoh yang bermunculan untuk memperebutkan kursi nomor 1 di Tangsel ini, mulai dari Pejabat Wakil Walikota Tangsel, Jabatan Tertinggi ASN hingga Lurah sekalipun ikut memperebutkan, ada politisi, akademisi, hingga pengusaha bahkan anak orang nomor 2 di Negeri ini pun ikut memperebutkan. Hal ini tentu sah-sah saja sepanjang tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Namun yang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah terdapat beberapa ASN yang ikut aktif dan bahkan berpolitik praktis dengan mengikuti konvensi-konveni yang diselenggarakan oleh Partai Politik. Diantaranya adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Muhamad.

Dalam hal jabatannya sebagai Sekretaris Daerah, diketahui bahwa:

Pertama, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta tugas dan tanggungjawab lain sebagai koordinator dan motor penggerak birokrat di daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua, Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, tentu saja dibutuhkan Sekretaris Daerah yang teguh pada kode etik, serta konsisten dengan sumpah jabatannya, diantaranya: mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara  daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan.

Ketiga, sebagaimana telah diketahui secara umum, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan adalah Muhamad, dan saat ini yang bersangkutan juga mensosialisasikan dirinya sebagai Calon Walikota Tangsel 2020 dan mengikuti Konvensi di beberapa Partai Politik secara terang-terangan; Keempat, oleh karenanya, saat ini sebagian masyarakat menjadi bingung, kapan Muhamad berdiri sebagai Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dan kapan Muhamad berdiri sebagai Calon Walikota Tangerang Selatan 2020, sekecil apapun tentu saja dualisme kepentingan tersebut juga berdampak pada profesionalisme, integritas dan netralitasnya sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara yang menuntut tidak demikian, sebagaimana dipertegas dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Konsideran menimbang huruf :

A. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara  sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas,  profesional,  netral  dan  bebas  dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,  dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan  mampu menjalankan peran sebagai  unsur  perekat  persatuan  dan  kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 5 ayat:

  • Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3  huruf  b  bertujuan  untuk  menjaga martabat dan kehormatan ASN.
  • Kode  etik  dan  kode  perilaku  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

Huruf :

H. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

J. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan  jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

Selain itu dalam dokumen rekomendasi KASN pada Gubernur atas sikap Sekretaris Daerah Provinsi Banten 2018 lalu yaitu RS, yang juga melakukan hal yang sama menjelang pemilihan Walikota Serang 2018 lalu, KASN mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur agar memberikan peringatan kepada Sekda Prov. Banten saat itu, kemudian agar Gubernur memberikan tindakan tegas kepada seluruh ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas yang pelaksanaannya mengacu pada PP No 53 Tahun 2010.

Melihat fakta-fakta yang ada diatas, diduga dengan sangat kuat bahwa Sekretaris daerah Kota Tangerang Selatan benar telah melakukan pelanggaran, jika memang serius ingin mencalonkan diri menjadi Walikota Tangsel, mestinya ia menanggalkan jabatannya terlebih dahulu, bahkan mundur dari ASN, terlebih jabatan Sekda adalah jabatan ASN tertinggi dimana ia mengoordinasikan seluruh ASN yang ada, seharusnya ia dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi ASN yang ada di Kota Tangerang Selatan. Jika semua ASN seperti ini, maka pekerjaan sebagai abdi Negara akan sangat konflik kepentingan dan tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya.

Selain itu ketegasan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany juga tidak ada dalam hal ini, mengingat banyak bawahannya yang sedang memperebutkan kekuasaan yang sedang didudukinya, sehingga konflik kepentingannya sangat tinggi, berbagai kebijakan kemudian disusupi dengan agenda-agenda politik mereka, sehingga pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan bukan kebijakan yang baik dan tepat sasaran, yang kemudian dirugikan adalah Warga Kota Tangerang Selatan.

Covid-19 menjadi bukti bahwa gagapnya kepemimpinan airin dan banyaknya konflik kepentingan yang hadir dalam kebijakan-kebijakan penanganan Pandemic ini, buktinya hingga hari ini, bahkan penyajian informasi tentang korban covid saja masih terdapat data yang berbeda. Sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, yang mana data yang valid. Belum lagi perebutan panggung para pejabat yang mempunya kepentingan politik pilkada. Alhasil, hingga hari ini, Pemkot Tangsel masih sangat gagap dalam menangani penyebaran Covid ini. Hal ini dapat dilihat dari grafik dimana terjadi peningkatan korban Covid – 19 dari hari ke hari. Semestinya Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai dari Walikota. Wakil Walikota dan Sekda yang juga menjabat sebagai ketua gugus tugas penangan covid-19 ini, mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dalam mengendalikan penyebarannya yang begitu cepat. Tangsel mempunyai APBD yang besar yang jika pengelolaannya lebih strategis lagi, akan mampu menurunkan peningkatan grafik warga yang terjangkit Covid-19 ini.

Aco Ardiansyah A.P.

Penulis adalah Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH).

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *