Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tidak Tepat Sasaran, HIPMI dan DPR RI Ingatkan Pemerintah

Wikinews.id, Jakarta,- Dalam acara FGD BPP HIPMI (2/6/2020), Ajib Hamdani Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI dan Kamrussamad anggota Komisi XI DPR RI menyoroti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait keberpihakannya terhadap BUMN dibanding UKM.

Kamrussamad anggota DPR RI komisi XI mengkritisi terkait dana sebesar 140 Triliun lebih yang akan dibenamkan di BUMN. Hal ini menurutnya menunjukkan kecenderungan pemerintah memanfaatkan kondisi luar biasa Covid-19 untuk menyelamatkan BUMN yang memang dari awal sudah tidak sehat dan tidak efisien.

“Seharusnya alokasi dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke masyarakat luas, apakah dalam bentuk modal usaha mikro, atau bansos. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan-kebijakan yang lebih pro ke masyarakat”, ucapnya

Disisi lain Ajib Hamdani, Ketua Bidang 2 BPP HIPMI menilai kondisi dunia usaha saat ini berada dalam titik nadir. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sampai ke masyarakat dan memberikan efek yang bisa diukur efektivitas nya oleh pemerintah.

“Sekitar 70% anggota HIPMI adalah UKM. Dan kondisi di masyarakat, UKM sulit bertahan jika¬† kebijakan pemerintah tidak pro UKM. Ketika pola new normal akan dimulai, rata-rata sektor UKM ini sudah kehabisan modal dan membutuhkan working capital baru. Pemerintah harus hadir dengan memberikan insentif melalui instrumen kebijakannya”, terangnya.

Ajib menilai dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah mempunyai ruang fleksibilitas dalam menyusun postur anggaran, dan bisa defisit melebihi 3% dalam 3 tahun ke depan.

“Dengan struktur defisit sampai dengan 6,27%, bahkan terus bertambah, seharusnya pemerintah bisa mendesain struktur APBN yang pro masyarakat dan tetap mengedepankan fiscal prudent”, katanya.

Dalam Progam PEN, ada variabel alokasi dana sebesar 6 triliun yang akan dibenamkan oleh Kemenkeu sebagai penjaminan kredit modal kerja UKM. Dengan nilai penjaminan sebesar 6 triliun, maka akan bisa menjamin kredit sekitar 120-an triliun.

Ajib menilai, ketika nilai kredit modal kerja dapat diakses dan dioptimalkan secara langsung oleh sektor UKM, sektor agrobisnis atau sektor maritim, akan memberikan daya ungkit ekonomi yang luar biasa dan efektif mendongkrak perputaran dunia usaha.

“Problemnya adalah, bagaimana insentif ini bisa langsung ke masyarakat pelaku usaha, bukan justru dimanfaatkan oleh konglomerasi besar yang mempunyai akses monopoli informasi, kebijakan dan perbankan”, pungkasnya.


Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *